Latar Kesejarahan

implementasi hak asasi manusia

Pada saat ini HAM telah menjadi issue global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Konsep dan implementasi HAM di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat HAM itu sama. Dalam hal ini, ada tiga konsep dan model pelaksanaan HAM di dunia yang dianggap mewakili, masing-masing di negara-negara Barat, Komunis-Sosialis dan ajaran Islam. Adanya HAM menimbulkan konsekwensi adanya kewajiban asasi, di mana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran HAM itu sendiri. Khusus tentang implementasi HAM di Indonesia, meskipun ditengarai banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya,, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai menampakkan tanda-tanda kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum HAM melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi  

           Gencarnya kampanye promosi HAM di berbagai belahan dunia dan di tanah air lebihdari dua dasawarsa terakhir memberi kesan kepada masyarakat bahwa seolah-olahmasalah HAM merupakan pemikiran asing, yang sepenuhnya barat, yang kemudian

“           dipaksakan” supaya diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena dua

hal pokok. Pertama kekuasaan negara selama lebih dari empat puluh tahun berhasil

mengeleminir pemikiran tentang HAM yang melekat dalam sejarah perjuangan

bangsa di satu sisi, dan kedua pada sisi yang lain karena kealpaan kalangan

akademisi dan cendekiawan untuk menggali serta penelusuri persoalan HAM dalam

khazanah pemikiran bangsa sendiri.

Seperti diketahui, pemikiran anti HAM dalam perdebatan dan perumusan UUD 1945

di BPUPKI memang lebih dominan. Akan tetapi berkat kegigihan Mohamad Hatta dan

Yamin, beberapa pasal tentang HAM seperti jaminan atas kebebasan beragama dan

kebebasan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tulisan, dan lain sebagainya, bisa masuk di dalam konstitusi tersebut, Kalau ditelusuri

lebih mendalam substansi nilai HAM ini jelas terkait dan mendasari seluruh gerak

perjuangan kemerdekaan. Seperti muncul secara dominan saat perumusan Deklarasi

Universal HAM ( Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948, primus

interpares hak-hak asasi manusia adalah dignity of man, kemuliaan manusia.

Padanan kata Inggris “dignity” didalam bahasa Indonesia adalah derajat atau yang

lebih tepat adalah martabat. Martabat adalah sesuatu yang melekat dalam diri

manusia. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan seluruh konvensi dan atau kovenan

internasional berikut protokolnya tampak bahwa seluruh hak-hak yang masuk dalam

hak asasi manusia terkait dan dirumuskan dalam kerangka (melindungi, menghormati

atau meninggikan) martabat manusia.

                 Masalah martabat dan inti kemuliaan manusia itu sudah dipikirkan sejak abad ke 12,

bahkan lebih subur lagi muli abad ke 15 dan 16 dalam sejarah Eropa. Tumbuh

suburnya pemikiran ini terkait dengan absolutisme kekuasaan raja-raja yang

menindas dan sewenang-wenang. Kesepakatan internasional tentang HAM yang

termuat dalam DUHAM dicapai karena adanya keprihatinan bersama mengenai

terinjak-injaknya martabat manusia dalam dua kali perang dunia, terutama dalam

Perang Dunia II. Sebaliknya, terhina-dinakannya martabat manusia Indonesia terkait

dengan kejamnya penguasa kolonial yang dimulai abad ke-15, justru pada saat di

Eropa, negara asal para penjajah dunia ketiga, sedang tumbuh pemikiran mengenai

hak-hak alamiah manusia untuk memuliakan manusia.

Bangkitnya kesadaran nasional sebagai embrio pergerakan kemerdekaan dapat

dilihat sebagai awal bangkitnya nasionalisme Indonesia. Tetapi dari sudut yang lebih

mendasar tumbuhnya kesadaran nasional tersebut merupakan awal dari

berkembangnya kesadaran tentang martabat manusia Indonesia sebagai reaksi atas

penindasan penguasa kolonial. Inilah akar menumbuhkan cita-cita bangsa Indonesia

untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Secara historis, cita-cita tersebut pertama

kali dicetuskan oleh Budi Utomo Pada tahun 1908 yang, bertujuan untuk memajukan

pendidikan “orang Jawa”(baca: orang Indonesia, karena istilah itu belum dikenal

pada saat itu) menjadi bangsa yang setara atau sederajat dengan bangsa-bangsa

lain yang beradab di dunia.

Sekalipun disebut orang Jawa, namun yang dimaksud pada hakekatnya adalah

meningkatkan derajat bangsa (terjajah) Indonesia agar setara dengan bangsabangsa

lain. Cita-cita untuk mengangkat martabat manusia Indonesia itu muncul

semakin jelas dalam perdebatan antara Soetatmo dan dr. Tjipto Mangunkusumo.

Perdebatan di antara mereka berkisar sekitar orientasi pendidikan dan budaya dalam

rangka memajukan martabat manusia Indonesia. Soetatmo lebih berorientasi budaya

dan nasionalisme Jawa, sedangkan Tjipto lebih mengajukan tawaran pemikiran untuk

lebih berorientasi nilai-nilai budaya moderen sehingga gagasan nasionalisme yang

ditawarkannya bukanlah yang berorientasi Jawa tetapi nasionalisme yang moderen.

Apa yang mereka sengketakan adalah soal cara dan orientasi budaya, tetapi

keduanya berpikir sama dalam kerangka mengangkat martabat manusia. Orientasi

pemikiran tersebut bukan hanya sampai pada perlunya pengembangan nasionalisme

Indonesia yang moderen, tetapi bagi Tjipto sampai pada perlunya pengembangan

demokrasi. Tjipto memandang, demokrasi lebih sesuai dengan cita-cita

meningkatkan martabat manusia Indonesia.

Pergulatan dalam merumusan cita-cita perjuangan bangsa ini berkembang terus

hingga mencapai puncaknya yang ditandai dengan Sumpah Pemuda 1928, yaitu

peristiwa monumental disana diikrarkan sosok bayangan keindonesian: Satu

Bangsa, Satu Tanah Air, Satu Bahasa Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda

dapat ditafsirkan sebagai bingkai untuk mewujudkan upaya meninggikan martabat

manusia Indonesia dalam suatu ikatan kebangsaan. Didalamnya implisit hasrat

mewujudkan suatu Negara Indonesia. Dan di dalam Negara Indonesia itu, menurut

Hatta, yang berlaku adalah “Daulat rakyat”. Bentuk negaranya itu sendiri,

sebagaimana Sebelumnya sudah dicanangkan oleh Tan Malaka, adalah republik

sebagai alternatif dari sistem pemerintahan penjajah, bukan kerajaan. Sejak itu

dengan meminjam judul buku Tan Malaka, sejarah perjuangan bangsa adalah tidak

lain merupakan perjuangan menuju republik.

Dicapainya Proklamasi Kemerdekaan tanggall 17 Agustus 1945 dapat dipandang

sebagai puncak dari tumbuh-berkembangnya cita-cita bangsa tersebut. Para pendiri

bangsa itu sendiri, menandai peristiwa monumental itu sebagai “pintu gerbang” bagi

proses pemerdekaan bangsa Indonesia. Mengacu kepada pikiran Bung Karno,

proses pemerdekaan ini mencakup kedalam maupun keluar. Pemerdekaan kedalam

mengandung arti sebagai proses pemerdekaan rakyat Indonesia dalam rangka

memanusiakan setiap individu manusia Indonesia agar menjadi manusia yang

sederajat dengan manusia-manusia dari bangsa lain. Pada saat kita dijajah oleh

Belanda maupun Jepang, rakyat kita, orang-orang Indonesia dianggap koeli di antara

koeli-koeli di dunia, yang dapat dihina dan diperjual-belikan sebagai budak.

Proses memerdekakan manusia Indonesia dimaksudkan agar setiap orang Indonesia

apapun suku bangsa, agama, keturunan, ras, warna kulit ataupun latar belakang

sosial dan budayanya, semuanya harus dipandang, diakui dan dihormati sama

kedudukan dan martabatnya. Dengan lain perkataan proses pemerdekaan manusia

Indonesia adalah upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk

penindasan penghinaan dan pelecehan dari siapapun atau oleh siapapun, tidak

terkecuali diri pemerintah negaranya sendiri sehingga mereka menjadi tuan di

negaranya sendiri yang dihormati oleh semua orang.

Pemerdekaan keluar berarti proses peningkatan harga diri bangsa Indonesia dalam

pergaulan Internasional melalui berbagai upaya diplomatik, sehingga diterima

sebagai bangsa bermartabat dan masuk dalam jajaran bangsa-bangsa beradab di

dunia. Upaya-upaya untuk mewujudkan kesederajatan sebagai sebuah bangsa ini

penting dilakukan agar bangsa Indonesia diterima dan memperoleh pengakuan dari

bangsa lain atas dasar kesederajatan tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan.

Pemerdekaan rakyat di dalam negeri merupakan prasyarat bagi peningkatan derajat

bangsa secara keseluruhan di forum internasional. Dari sudut pandang inilah

pentingnya. Dari sudut pandang inilah pentingnya legislasi HAM dalam konstitusi

berikut undang-undang organik serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara karena merupakan dasar bagi upaya peningkatan dan pengakuan

bangsa lain atas tinggi-rendahnya bangsa Indonesia sebagai bangsa beradab.

Berdasarkan telusuran historis seperti itu, saya sampai pada kesimpulan bahwa

komitmen terhadap apa yang sekarang disebut sebagai hak-hak asasi manusia itu

merupakan benang merah yang menjadi serat dari keseluruhan perjuangan bangsa

untuk memerdekakan manusia Indonesia pada zaman penjajahan, dari status budak

atau koeli yang dijajah menjadi manusia Indonesia yang bebas merdeka sedangkan

pada pasca terbentuknya Negara Indonesia, berwujud pemerdekaan dari belenggu

kekuasaan bangsa sendiri yang otoriter dan dari berbagai keterbelakangan yang

merendahkan martabat manusia Indonesia. Semuanya itu ditujukan untuk

mengangkat harkat dan martabat manusia Indonsia. Tujuan mengangkat harkat

dan martabat setiap manusia Indonesia inilah yang saya maksudkan sebagai

perspektif perjuangan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dengan sendirinya

harus dipahami sebagai komitmen Nasional. Apapun dan siapapun aktifis Hak

Asasi Manusia yang berjuang di negara ini baik dalam bentuk perorangan, kelompok,

golongan, lembaga swadaya masyarakat, ataupun ORNOP, partai-partai bahkan

seluruh aparat kekuasaan termasuk polisi dan tentara (militer) dan lain sebagainya

harus memahami bahwa perjuangan HAM yang mereka lakukan adalah untuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia agar menjadi anak bangsa

yang terhormat dan bermartabat.

Dengan demikian berkembangnya isu HAM di negeri kita dalam dua dasawarsa

terakhir ini tidak bisa dikatakan sebagai ditentukan oleh desakan masyarakat

internasional; masalah HAM itu sendiri tak bisa dikatakan sepenuhnya mengambil

pemikiran barat, karena akar-akar gagasan tentang HAM itu sendiri melekat dalam

sejarah perjuangan bangsa ini. Dalam studi mengenai perdebatan di Konstituante,

saya menemukan fakta politik bahwa tidak satu pun pemuka bangsa yang mewakili

seluruh komponen masyarakat Indonesia yang menolak hak-hak asasi manusia. Di

antara mereka memang ada pro-kontra mengenai tiga atau empat isu yang berkaitan

dengan agama yang belum terselesaikan. Tetapi mereka sudah berhasil

merumuskan pemikiran mengenai hak-hak yang di kemudian hari masuk dalam

kovenan hak sipil dan politik, atau kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya, bahkan

termasuk mengenai hak-hak pembangunan yang baru dirumuskan PBB sekitar dua

dasawarsa kemudian. Meskipun demikian, tentu saja faktor ekternal atau pengaruh

internasional tidak perlu dinafikan, karena masyarakat barat sudah terlebih dahulu

memikirkannya secara sistematis sehingga amat wajar kalau mereka cukup dominan

dalam perumusan berbagai piagam atau berbagai konvensi/kovenan tentang HAM.

Tetapi perlu segera dicatat bahwa semua produk instrumen HAM itu adalah hasil

kesepakatan seluruh bangsa. Dimuka bumi ini pengaruh internasional itu pun

merupakan konsekuensi saja dari keterikatan bangsa ini sebagai bagian dari

komunitas internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa.

HAM untuk Mencegah Absolutisme Kekuuasaan Negara

             Berdasarkan pemahaman tentang akar HAM, dalam sejarah perjuangan bangsa itu,

menurut hemat saya, persoalan penegakan HAM haruslah dilihat dari cita-cita

bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sejarah

menunjukkan bahwa penyalahgunaan Kekuasaan Negara (abuse of power)

merupakan ancaman paling efektif terhadap hak-hak asasi yang merendahkan

martabat manusia sebagaimana dibuktikan selama 40 tahun terakhir. Terutama

kecenderungan penguasa untuk membangun kekuasaan yang absolute. Cita-cita

bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia tersebut dapat

bahkan harus dijadikan alat ukur untuk menakar rejim-rejim yang pernah berkuasa

setelah Indonesia merdeka. Adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap hak-hak

asasi manusia oleh penguasa dalam empat puluh tahun terakhir, baik apa dalam

masa Orde Lama maupun Orde Baru, sudah menyimpang dari cita-cita bangsa untuk

mengangkat martabat manusia Indonesia.

Kita mesti mengambil pelajaran penting dari kecanggihan rejim Orde Baru dalam

mengeliminir hak-hak asasi manusia dengan menggunakan berbagai instrumen

politik.

                        Secara sosial, HAM dikualifikasikan sebagai paham individualistik yang

bertentangan dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia yang kolektivistik;

secara politik HAM distigmatisasi sebagai paham liberalistik yang bertentangan

dengan Pancasila; dan secara budaya diajukan argument partikularistik bahwa

bangsa Indonesia memiliki hak-hak asasi sendiri (khas) yang didasarkan pada

budaya bangsa. Pemikiran partikularistik tersebut dipakai untuk menolak watak

universal dari HAM yang secara efektif memungkinkan dilahirkannya kebijakan politik,

termasuk di bidang hukum, yang mengabaikan hak-hak asasi manusia. Bagi saya

sendiri, kecenderungan semacam itu -yang juga mewarnai zaman Orde Lama -

dimungkinkan terjadi karena filosofi kenegaraan, staatssidee integralistik dari

Soepomo, yang menjiwai UUD 1945 waktu itu, yang pada dasarnya menolak hak-hak

asasi manusia, kendati di dalamnya ada beberapa pasal mengenai hak-hak

warganegara. Seperti kita ketahui, hasil dari kecenderungan itu adalah absolutisme

kekuasaan negara yang dipegang kepala negara (presiden).

 Perkembangan hak asasi manusia

Secara umum di dunia internasional pembidangan Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak sipil dan hak-hak politik (generasi I), hak-hak bidang ekonomi, sosial dan budaya (generasi II) serta hak-hak atas pembangunan (generasi III). Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif.

Hak-hak Sipil dan Politik (Generasi I)

Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
6. Hak atas peradilan yang adil

Hak-hak bidang politik, antara lain :

1. Hak untuk menyampaikan pendapat
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
3. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum
4. Hak untuk memilih dan dipilih

Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi, antara lain :

1. Hak untuk bekerja
2. Hak untuk mendapat upah yang sama
3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
4. Hak untuk cuti
5. Hak atas makanan
6. Hak atas perumahan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas pendidikan

Hak-hak bidang budaya, antara lain :

1. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
2. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
3. Hak untuk memeproleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)

Hak Pembangunan (Generasi III)

Hak-hak bidang pembangunan, antara lain :

1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai